Kanker Serviks Capai 80 Ribu, Skrining Nasional Diperkuat

Kanker Serviks: Tantangan dan Upaya Pencegahan di Indonesia
Kanker serviks menjadi salah satu penyebab kematian yang paling tinggi pada perempuan di Indonesia. Meskipun ada upaya pencegahan, angka skrining masih rendah, sehingga banyak perempuan mengalami keterlambatan diagnosis. Deteksi dini sangat penting karena dapat menyelamatkan nyawa dan menurunkan angka kematian secara signifikan.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, menjelaskan bahwa kasus baru kanker serviks diperkirakan mencapai 36 ribu. Namun, data dari BPJS dan Rumah Sakit Kanker Dharmais hanya mencatat sekitar 8 ribu kasus. Perbedaan ini menunjukkan banyaknya kasus yang tidak terdeteksi. Dari estimasi tersebut, kematian akibat kanker serviks mencapai sekitar 20 ribu. Jika tidak segera diatasi, jumlah kasus bisa melonjak hingga 80 ribu pada tahun 2050.
Permasalahan kanker serviks memerlukan penanganan yang serius. Kanker menjadi beban pembiayaan kesehatan terbesar selain penyakit jantung, stroke, dan ginjal. Banyak kasus kanker serviks ditemukan pada stadium lanjut, sehingga biaya pengobatan meningkat. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional sejak 2023 untuk menekan angka kejadian dan meningkatkan deteksi dini.
Momen Hari Ibu dan Komitmen Pemerintah
Momen menjelang hari ibu menjadi kesempatan yang tepat untuk membahas kanker serviks. Kemenkes berkomitmen untuk mengeliminasi kanker serviks pada tahun 2030 dan membuat perempuan Indonesia lebih sehat. Untuk mendukung komitmen ini, pihaknya melakukan penguatan sarana dan prasarana, integrasi layanan, serta akses berbasis komunitas.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat dialog multisektor, Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia (IEKI) atau Indonesian Health Economist Association (InaHEA) bersama Asia-Pacific Women’s Cancer Coalition (APAC WCC) merilis white paper bertajuk “From Pilot to National Scale: Strengthening Cervical Cancer Screening in Indonesia”. White paper ini merangkum hasil diskusi lintas sektor serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem skrining kanker serviks nasional.
Tantangan di Lapangan
Beberapa tantangan menghambat perluasan skrining HPV DNA di Indonesia, seperti kapasitas laboratorium yang terbatas, kebutuhan tenaga kesehatan terampil dalam pengambilan sampel, pengelolaan data, komunikasi dengan pasien, dan tindak lanjut kasus positif. Selain itu, distribusi sampel dari daerah rural ke laboratorium pusat dan alur rujukan yang masih terfragmentasi memperlambat tindak lanjut pasien. Hambatan sosial dan budaya seperti stigma, rasa takut, dan tabu juga membuat banyak perempuan enggan melakukan skrining.
Model Hub-and-Spoke
Model hub-and-spoke yang telah diuji coba di Surabaya–Sidoarjo menjadi pembelajaran dalam white paper. Di area perkotaan seperti Surabaya, labkesmas berperan sebagai "hub" dengan pengujian kapasitas tinggi, sementara di area semiperkotaan seperti Sidoarjo berperan sebagai "spoke", mengandalkan laboratorium yang lebih sederhana. Pendekatan ini membuka akses skrining yang lebih merata, termasuk metode koleksi self-sampling agar setiap perempuan dapat mengakses skrining dini.
Tahapan Tiga Fase
Keberhasilan program ini bergantung pada komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan. Tahapan rekomendasi implementasi antara lain:
- Fase 1 (2025–2026): Membangun fondasi dengan penyelarasan kebijakan, peluncuran kampanye edukasi, dan pengamanan mekanisme pengadaan.
- Fase 2 (2027–2028): Memperluas akses dan layanan dengan alokasi anggaran untuk metode self-sampling, protokol rujukan, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
- Fase 3 (2029 ke depan): Institusionalisasi dan integrasi dengan finalisasi cakupan JKN dan keterlibatan komunitas.
Hasil Pengujian dan Respons Positif
Hasil awal uji coba menunjukkan respons positif, di mana 99,9 persen perempuan berhasil melakukan pengambilan sampel HPV DNA secara mandiri. Sejalan dengan temuan kajian ini, upaya scale-up secara nasional perlu digerakkan oleh berbagai pihak. Arah strategis mencakup integrasi layanan HPV DNA ke dalam pembiayaan JKN, perluasan self-sampling, penguatan jejaring laboratorium hub-and-spoke, dan investasi berkelanjutan dalam penguatan kapasitas dan pemeliharaan peralatan.
White paper ini diharapkan menjadi panduan strategis bagi pemerintah, akademisi, dan mitra strategis dalam memperkuat sistem skrining nasional. Dengan mengintegrasikan model hub-and-spoke, kolaborasi multisektoral, dan pendekatan berbasis infrastruktur, program skrining kanker serviks dapat diperluas secara merata, mendekatkan layanan ke perempuan di seluruh Indonesia, dan mempercepat pencapaian target eliminasi kanker serviks nasional.
Posting Komentar